Menteri PU Turun ke Palue Sikka, Dua Gereja Terdampak Gempa Jadi Fokus Rekonstruksi Tahan Gempa

Maumere, 24 Agustus 2026. Tribratanewssikka.com — Luka gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi perhatian serius pemerintah. 

Senin (24/8/2026), Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, M.P.E., bersama rombongan tiba di Pulau Palue untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus memastikan penanganan pascagempa tidak berhenti pada pendataan semata.

Helikopter tipe PK-CAY dengan nomor register B-429 yang membawa Menteri PU RI dan rombongan mendarat di Lapangan Futsal Karang Mas, Dusun Mudemi, Desa Reruwairere, Kecamatan Palue, sekitar pukul 10.25 Wita.

Kedatangan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat Palue. Di tengah jejak kerusakan yang masih membekas, pemerintah pusat datang bukan sekadar membawa agenda kunjungan, tetapi untuk melihat dari dekat kondisi bangunan yang terdampak sekaligus memetakan kebutuhan penanganan yang harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Palue yang berada di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. Akses, kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik bangunan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, peninjauan langsung pemerintah pusat menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kondisi riil di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU RI bersama rombongan melakukan peninjauan pada dua lokasi utama, yakni Gereja Paroki Ave Maria Bintang Laut dan Gereja Paroki Keluarga Kudus Lei.

Dua rumah ibadah tersebut menjadi bagian dari infrastruktur yang perlu mendapat perhatian setelah terdampak gempa. Peninjauan dilakukan secara langsung untuk melihat tingkat kerusakan, kondisi struktur bangunan, hingga bagian-bagian bangunan yang mengalami dampak akibat guncangan.

Pemeriksaan lapangan ini memiliki arti lebih besar dari sekadar melihat kerusakan secara kasatmata. Kondisi struktur bangunan harus menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah bangunan membutuhkan perbaikan, rehabilitasi, penguatan struktur, atau bahkan pembangunan kembali.

Di titik inilah kehadiran pemerintah pusat menjadi penting. Sebab, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki bagian bangunan yang terlihat rusak. Keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, terutama ketika bangunan berada di wilayah yang memiliki risiko gempa.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi teknis bagi Kementerian PU dalam menentukan langkah penanganan lebih lanjut terhadap sarana ibadah yang terdampak. Pesan paling penting dari peninjauan tersebut adalah kebutuhan untuk mengubah cara pandang terhadap pembangunan pascabencana.

Rekonstruksi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai mengembalikan bangunan seperti sebelum bencana. Lebih dari itu, bangunan yang dibangun kembali harus memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Karena itu, Kementerian PU berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk mendorong prioritas rekonstruksi fisik dengan prinsip bangunan tahan gempa.

Prinsip tersebut menjadi sangat relevan bagi Palue. Setiap proses pembangunan kembali harus menjadikan pengalaman gempa sebagai pelajaran penting. Bangunan yang kokoh bukan hanya menyangkut kualitas konstruksi, tetapi menyangkut keselamatan manusia yang berada di dalamnya.

Rumah ibadah, khususnya gereja, bukan sekadar bangunan fisik. Ia merupakan ruang berkumpul masyarakat, tempat peribadatan, sekaligus bagian penting dari kehidupan sosial warga. Ketika bangunan tersebut rusak akibat bencana, yang terdampak bukan hanya struktur beton dan dinding, tetapi juga ruang sosial masyarakat.

Kehadiran Menteri PU RI di Palue turut didampingi unsur Pemerintah Kabupaten Sikka, TNI-Polri, pemerintah kecamatan, tokoh agama, tokoh adat, pers media, serta masyarakat setempat.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, S.H., turut hadir bersama Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BWS, Ibu Bernadeta Tea. Dari unsur Polres Sikka hadir Kasikum Polres Sikka AKP I Wayan Artawan, S.H., KBO Samapta Polres Sikka Ipda Paulus Wayan Keso, serta personel Polres Sikka yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sikka Nomor: Sprin/342/VIII/OPS.2.1./2026.

Sementara unsur TNI diwakili Pasiops Kodim 1603 Sikka Letda Oni Maniap. Dari unsur keagamaan hadir Pastor Paroki Keluarga Kudus Lei, Reminus Hambur, CJD, disertai Camat Palue Rudolfus Riba, S.T. beserta staf.

Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dan sumber daya, pemerintah daerah memahami kebutuhan wilayah, sementara masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui denyut kehidupan di lokasi terdampak.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan dari atas ke bawah semata, melainkan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Peninjauan Menteri PU RI juga membawa pesan bahwa kerusakan akibat bencana harus ditangani dengan perhitungan yang matang. Setiap retakan, bagian struktur yang melemah, maupun kerusakan pada elemen bangunan harus diperiksa secara teknis sebelum keputusan pembangunan diambil.

Masyarakat Palue membutuhkan kepastian bahwa bangunan yang diperbaiki atau dibangun kembali nantinya tidak hanya tampak baru, tetapi benar-benar lebih aman dan mampu menghadapi ancaman bencana.

Karena itu, kunjungan Menteri PU RI dapat dipandang sebagai salah satu tahapan penting dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat terdampak ke dalam kebijakan teknis pemerintah.

Di tengah kepulauan yang menyimpan tantangan akses dan kondisi geografis, pekerjaan pemulihan memang tidak mudah. Namun justru karena itulah, setiap langkah harus dirancang secara serius agar pembangunan tidak menyisakan persoalan baru di kemudian hari.

Kunjungan lapangan akhirnya bukan hanya tentang siapa yang datang dan apa yang dilihat. Ukuran keberhasilan sesungguhnya akan terlihat setelah rombongan meninggalkan Palue. Masyarakat tentu menunggu tindak lanjut konkret dari hasil peninjauan tersebut. Mereka membutuhkan kepastian mengenai langkah perbaikan, rehabilitasi, maupun pembangunan kembali bangunan yang terdampak.

Gempa telah meninggalkan kerusakan. Pemerintah tidak mungkin menghapus jejak bencana itu, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemulihan mampu mengubah kerentanan menjadi ketangguhan.

Palue tidak membutuhkan sekadar bangunan yang kembali berdiri. Palue membutuhkan bangunan yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya. Dengan prinsip itulah, rekonstruksi pascagempa seharusnya dijalankan: bukan sekadar membangun kembali apa yang runtuh, melainkan membangun masa depan yang lebih tahan terhadap bencana.

Rangkaian peninjauan Menteri PU RI bersama rombongan berlangsung aman dan lancar. Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.08 Wita. Bagi masyarakat Palue, kunjungan tersebut tentu menjadi harapan baru. Namun harapan itu kini menunggu satu hal yang jauh lebih penting: tindak lanjut nyata di lapangan. [ Cm24]