Dirjen SDA Kementerian PU Turun Langsung ke Palue Sikka, Tinjau Jalan Poros Empat Desa yang Dihantam Gempa

Maumere, 17 Agustus 2026. Tribratanewssikka.com — Penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka memasuki babak penting. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum turun langsung ke Kecamatan Palue, Senin (17/8/2026), untuk melihat dari dekat kondisi infrastruktur yang terdampak bencana, khususnya akses jalan poros yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di sejumlah desa.

Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum Mayjen TNI (Purn.) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama rombongan tiba di wilayah Palue sekitar pukul 14.00 WITA. Rombongan datang menggunakan helikopter DERAZONA BNPB PK-DBM dan mendarat di Helypad Lapangan Futsal Reruwaerere, Desa Reruwaere, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Kedatangan pejabat pemerintah pusat tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial. Agenda utama rombongan adalah melihat secara langsung kondisi akses jalan yang terdampak gempa sekaligus mendapatkan gambaran faktual mengenai kebutuhan penanganan infrastruktur di lapangan.

Setibanya di Palue, rombongan disambut langsung oleh Bupati Sikka bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur terkait. Penyambutan tersebut dihadiri Danlanal Maumere, Kasdim 1603 Sikka, Waka Polres Sikka Kompol Marselus Yugo Amboro, S.I.K, Kapolsek Alok, serta Camat Palue.

Dari lokasi pendaratan, rombongan kemudian bergerak meninjau akses jalan poros desa yang terdampak gempa. Jalur tersebut memiliki arti strategis bagi masyarakat karena menjadi penghubung menuju empat desa, yakni Desa Ladolaka, Desa Tuanggeo, Desa Rokirole, dan Desa Nitunglea.

Peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kondisi kerusakan tidak hanya dibaca dari laporan administratif, tetapi dilihat langsung di medan. Jalan poros yang menghubungkan empat desa tersebut menjadi salah satu titik krusial dalam pemulihan pascabencana karena menyangkut kelancaran mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan, hingga akses terhadap layanan darurat.

Sekitar pukul 14.40 WITA, rombongan menyelesaikan peninjauan terhadap kondisi jalan poros tersebut dan kembali ke Helypad Lapangan Futsal Reruwaerere.

Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur pascagempa di wilayah kepulauan seperti Palue membutuhkan perhatian serius. Kerusakan akses jalan bukan sekadar persoalan fisik, tetapi dapat berimplikasi langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika akses terganggu, mobilitas warga ikut terhambat dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat menjadi lebih sulit.

Karena itu, kehadiran pemerintah pusat di lapangan menjadi momentum penting untuk memastikan kondisi sebenarnya dapat dipetakan secara akurat. Data dan temuan lapangan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya, terutama terhadap infrastruktur yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Yang juga menonjol dalam kunjungan tersebut adalah kuatnya koordinasi lintas unsur. Bupati Sikka bersama unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan jajaran terkait hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Di tengah agenda peninjauan, unsur pengamanan dan koordinasi tetap disiagakan. Bupati Sikka, Danlanal Maumere, Kasdim 1603 Sikka, Waka Polres Sikka, Camat Palue, serta Kapolsek Alok tetap stand by di Kantor Camat Palue, sebagai bagian dari kesiapsiagaan dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan rombongan.

Setelah seluruh agenda peninjauan selesai, pada pukul 15.10 WITA rombongan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum meninggalkan wilayah Palue dan bertolak kembali menuju Bandara Frans Seda, Maumere.

Kunjungan ini menjadi sinyal bahwa kondisi Palue pascagempa tidak boleh berhenti pada laporan dan dokumentasi. Kerusakan infrastruktur membutuhkan respons nyata, terukur, dan berkelanjutan. Jalan yang menghubungkan masyarakat bukan hanya bentangan aspal dan tanah, melainkan jalur kehidupan yang menentukan seberapa cepat sebuah wilayah dapat bangkit setelah dihantam bencana.

Di titik inilah peninjauan langsung pemerintah pusat menjadi penting: melihat kerusakan, membaca kebutuhan, lalu memastikan penanganan tidak terlambat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, lancar, dan kondusif, dengan pengamanan serta koordinasi antarlembaga berjalan sebagaimana mestinya. [Cm24]