Pascagempa Sikka: Pemerintah Percepat Penanganan Pengungsi, Infrastruktur Vital, dan Bersiap Sambut Kunjungan Wapres RI
Rapat Forkopimda menegaskan bahwa penanganan pascagempa di Kabupaten Sikka masih menjadi prioritas, dengan fokus pada korban dan pengungsi, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, pemulihan fasilitas vital, serta kewaspadaan terhadap gempa susulan. Di sisi lain, pemerintah bersama TNI-Polri, BNPB, Basarnas, BMKG dan seluruh unsur terkait mulai mematangkan persiapan kunjungan Wakil Presiden RI, dengan tetap menunggu kepastian titik kunjungan dan perkembangan situasi di lapangan.
Maumere, 20 Agustus 2026. Tribratanewssikka.com — Penanganan pascagempa di Kabupaten Sikka memasuki fase penting. Pemerintah daerah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BNPB, TNI-Polri, Basarnas, BMKG, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terus memperkuat langkah penanganan dampak bencana sekaligus mematangkan kesiapan menyambut rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sikka.

Langkah tersebut dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Poslog BPBD Kabupaten Sikka, Jalan Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Rabu (19/8/2026) malam. Rapat dimulai sekitar pukul 22.41 WITA dan dipimpin langsung Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, S.H., didampingi Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap dan Tenaga Ahli BNPB Mayjen Denny Herman.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 23.25 WITA itu bukan sekadar forum evaluasi. Di tengah situasi pascagempa yang masih membutuhkan perhatian serius, pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan setiap lini penanganan bergerak dengan data, kecepatan, dan ketepatan sasaran.
Sejumlah pejabat penting hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Bupati Sikka Ir. Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi, S.Fil., Dandim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., Kajari Sikka Armada Tangdibali, S.H., M.H., Kabag SDM Polres Sikka AKP Susanto, S.E., Plt. Sekda Sikka sekaligus Dansatgas Poslog BPBD Margaretha Movaldes da Maga Bapa, S.T., M.Eng., Kepala BMKG Sikka Winaryo Nurdiyanto, Kepala Basarnas Maumere Fathur Rahman, serta para pimpinan OPD dan Tim Satgas Penanganan Bencana Kabupaten Sikka.
Gambaran dampak gempa menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat. Plt. Sekda Sikka menyampaikan perkembangan data korban, kerusakan bangunan, jumlah pengungsi, hingga ketersediaan logistik yang menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaporkan bahwa korban meninggal dunia tercatat sebanyak enam orang. Dari jumlah tersebut, empat orang meninggal dunia di rumah sakit dan dua lainnya meninggal dunia di luar rumah sakit.
Tidak hanya korban meninggal, dampak gempa juga masih dirasakan oleh puluhan warga yang membutuhkan penanganan medis. Sebanyak 33 orang dilaporkan masih menjalani perawatan.
Situasi pascagempa juga mulai memunculkan persoalan kesehatan lain. Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi perhatian serius, terutama di lokasi-lokasi pengungsian yang dihuni masyarakat dalam jumlah besar.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan melakukan pembagian masker di sejumlah titik pengungsian. Pelayanan kesehatan secara umum disebut masih berjalan dengan baik, namun kondisi tersebut tetap membutuhkan pengawasan dan respons cepat agar persoalan kesehatan tidak berkembang menjadi masalah baru di tengah situasi kebencanaan.
Selain persoalan korban dan kesehatan, distribusi kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi salah satu fokus utama. Data yang dipaparkan dalam rapat mencakup ketersediaan logistik, kondisi pengungsian terpusat, pengungsi mandiri, hingga sebaran pengungsi di masing-masing kecamatan.
Distribusi logistik sendiri telah dilakukan ke 21 kecamatan. Angka tersebut menunjukkan skala penanganan yang tidak kecil dan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan. Pelayanan harus dilakukan secara konsisten, efektif, tepat waktu, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB Nelwan Harahap menekankan bahwa penanganan bencana harus berpegang pada efektivitas dan ketepatan pelayanan. Dalam penanganan bencana, terdapat tiga fase penting yang harus menjadi perhatian, yakni pencarian, evakuasi, dan penanganan. BNPB, kata dia, akan terus memberikan pendampingan dan dukungan selama proses penanganan bencana berlangsung.
Perhatian khusus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi di lokasi pengungsian. BNPB meminta agar bayi dan balita, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perhatian khusus dalam seluruh proses penanganan.
Penanganan pengungsi, menurut BNPB, tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa melihat kebutuhan khusus setiap kelompok. Karena itu, diperlukan penyusunan data terpilah agar pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan khusus masyarakat terdampak dapat dilakukan secara lebih tepat.
Pesan tersebut menjadi penting karena kondisi pengungsian bukan hanya persoalan tempat tinggal sementara. Di dalamnya terdapat persoalan kesehatan, pangan, air bersih, sanitasi, keamanan, pendidikan, hingga kebutuhan psikososial masyarakat yang kehilangan rasa aman akibat bencana.
Di tengah proses pemulihan, BNPB juga mendorong percepatan perbaikan fasilitas vital yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. Telekomunikasi, listrik, dan air bersih menjadi tiga sektor yang dinilai memiliki posisi strategis. Gangguan terhadap fasilitas tersebut bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga dapat memperlambat koordinasi dan pelayanan dalam situasi darurat.
Karena itu, perbaikan infrastruktur vital harus menjadi bagian dari prioritas penanganan, bersamaan dengan pemulihan bangunan yang mengalami kerusakan. BNPB juga menekankan agar kerusakan bangunan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakannya, khususnya bangunan yang mengalami rusak berat.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan proses pemulihan tidak berjalan secara serampangan, melainkan berdasarkan tingkat urgensi dan risiko keselamatan masyarakat.
Dampak gempa juga merembet ke sektor pendidikan. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran sementara masih dilaksanakan secara jarak jauh. Kebijakan tersebut menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi pascagempa sekaligus bagian dari upaya menjaga keberlangsungan proses pendidikan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih.
Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harus memastikan aktivitas sosial masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap.
Sementara itu, dinamika kegempaan masih menjadi perhatian. Kepala BMKG Sikka Winaryo Nurdiyanto melaporkan telah terjadi sebanyak 312 kali gempa susulan pascagempa utama.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa situasi belum sepenuhnya dapat dianggap normal. Masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas kegempaan.
Dalam kondisi seperti ini, edukasi mengenai evakuasi mandiri menjadi kebutuhan penting. BNPB mendorong agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan apabila terjadi gempa susulan maupun keadaan darurat lainnya.
Di tengah agenda penanganan pascagempa, pemerintah Kabupaten Sikka juga mulai mempersiapkan rencana kunjungan Wakil Presiden RI.
Dandim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana menyampaikan sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi titik kunjungan, yakni SDI Wairklau, Pelabuhan L. Say, Gereja St. Maria Magdalena Nangahure, RSUD T.C. Hilers, dan Pos Pengungsian Gelora Samador.
Informasi mengenai titik-titik kunjungan masih terbatas dan dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil koordinasi serta perkembangan situasi di lapangan.
Karena itu, seluruh unsur terkait diminta tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan terus melakukan pemutakhiran informasi dan koordinasi secara intensif.
BNPB secara khusus meminta agar pada setiap titik yang menjadi lokasi kunjungan tersedia personel atau pihak yang benar-benar memahami kondisi lapangan dan mampu memberikan penjelasan secara jelas mengenai situasi serta langkah penanganan pascagempa.
Dengan kata lain, kunjungan Wakil Presiden bukan hanya persoalan kesiapan seremoni. Setiap titik harus mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat terdampak, kebutuhan yang masih belum terpenuhi, sekaligus progres penanganan yang telah dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur terkait.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan apresiasi kepada BNPB, Forkopimda, OPD, TNI-Polri, Basarnas, BMKG, serta seluruh pihak yang telah memberikan pendampingan dan dukungan dalam proses penanganan pascagempa. Apresiasi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja.
Diperlukan kerja bersama, koordinasi yang rapat, kecepatan mengambil keputusan, serta keberanian memastikan setiap kebutuhan masyarakat benar-benar ditangani.
Rapat koordinasi tersebut pada akhirnya menegaskan dua agenda besar yang berjalan beriringan: memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan yang cepat dan tepat, sekaligus memastikan Kabupaten Sikka siap menghadapi agenda kunjungan Wakil Presiden RI.
Kedua agenda tersebut memiliki tantangan yang berbeda, namun bertemu pada satu kepentingan yang sama: memastikan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.
Dengan kondisi korban yang masih membutuhkan perawatan, meningkatnya kasus ISPA, ratusan gempa susulan, kebutuhan pengungsi yang terus dipantau, kerusakan bangunan yang harus segera ditangani, serta fasilitas vital yang perlu dipulihkan, pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.
Karena itu, kesiapan tidak boleh berhenti pada rapat dan koordinasi. Ukuran keberhasilan penanganan pascagempa pada akhirnya akan terlihat dari seberapa cepat bantuan tiba, seberapa tepat kebutuhan dipenuhi, seberapa aman masyarakat di pengungsian, serta seberapa cepat kehidupan warga dapat kembali berjalan.
Rapat koordinasi Forkopimda berakhir dalam keadaan aman dan lancar pada pukul 23.25 WITA. Namun, pekerjaan penanganan pascagempa belum selesai. Justru dari meja koordinasi itulah pekerjaan besar berikutnya dimulai: memulihkan Sikka, melindungi masyarakat, dan memastikan setiap langkah penanganan benar-benar menyentuh mereka yang paling terdampak. [Cm24]


