“Polres Sikka Polda NTT Siap Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Kekerasan Berbasis Gender di Nangahale”

Tribratanewssikka.com – Maumere.18 November 2025. Pada tanggal 17 /11/25 ukul 14.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Iligai Kantor Bupati Sikka, Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dilaksanakan kegiatan Pemantauan Konflik Agraria dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Adat di Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, NTT yang dijadwalkan berlangsung sejak 16 sampai dengan 19 November 2025.

Kegiatan resmi dibuka oleh Asisten II Sekda Kabupaten Sikka, Konstanta Tupa Arankoja, S.Sos, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Sikka. Dalam arahannya, Asisten II menyampaikan beberapa poin penting terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pengelolaan tanah HGU Nangahale.

Asisten II menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka telah menindaklanjuti surat dari Komnas Perempuan terkait pengaduan masyarakat di tanah HGU Nangahale. 

Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi dan pendataan program Reforma Agraria, baik di lokasi eks HGU Nangahale maupun di areal HGU Nangahale yang saat ini dikuasai PT Krisrama, dengan total 10 sertifikat.

Namun, masyarakat yang mendiami lokasi HGU Nangahale sampai saat ini belum bersedia memberikan data karena meyakini bahwa lahan HGU Nangahale merupakan tanah ulayat milik mereka. 

Menyikapi hal tersebut, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia mengikuti program Reforma Agraria yang disiapkan pemerintah.

Terkait pengaduan masyarakat kepada Komnas Perempuan Jakarta mengenai dugaan diskriminasi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya bagi warga yang bermukim di dalam maupun di luar HGU Nangahale, Asisten II menyampaikan bahwa hal tersebut telah diklarifikasi oleh perangkat daerah terkait, termasuk para camat. 

Dari klarifikasi itu ditegaskan bahwa seluruh pelayanan dasar kepada masyarakat tetap diberikan secara merata tanpa pembedaan. Pemerintah Kabupaten Sikka juga memfasilitasi pertemuan dengan pihak PT Krisrama Maumere guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait status dan pengelolaan lahan HGU Nangahale, sehingga langkah kebijakan yang diambil dapat berpijak pada data yang akurat.

Sementara itu, dari pihak Komnas HAM Jakarta disampaikan beberapa poin penting, antara lain: Komnas HAM melakukan asesmen langsung kepada warga masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, sekaligus meminta klarifikasi dari perangkat daerah, Polres Sikka, dan PT Krisrama.

Komnas HAM mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka agar berkoordinasi lebih intens dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga program Reforma Agraria dapat dilanjutkan secara komprehensif, termasuk penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang terdampak.

Sebagai tindak lanjut dari dinamika permasalahan agraria dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adat di Nangahale, telah dijadwalkan pertemuan antara Komnas Perempuan Jakarta dengan Uskup Maumere dan Kapolres Sikka pada pukul 14.00 Wita untuk memperdalam materi pengaduan, mencari solusi, serta menguatkan sinergi antar lembaga.

Dalam kegiatan pemantauan ini hadir: Asisten II/Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sikka.  Tim Komnas Perempuan Jakarta. Kasat Intelkam Polres Sikka. Kasat Pol PP Kabupaten Sikka. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sikka. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikka. Kepala UPT P3A Dinas P2KB P3A Kabupaten Sikka. Camat Talibura. Camat Waiblama. Camat Waigete. 

Kegiatan pemantauan berakhir pada pukul 17.30 Wita dalam situasi aman dan kondusif serta dimonitor langsung oleh Piket Siaga Sat Intelkam Polres Sikka. [Cm24]